SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PEMETAAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Kabupaten Bandung Barat memiliki pergerakan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berkontribusi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdapat pada Pemerintakan Kabupaten Bandung Barat. Terdapat sebanyak 4000 UMKM aktif melakukan kegiatan usaha yang didukung dengan potensi penduduk daerah. Namun pada Diskopukm belum memiliki pengelolaan data UMKM yang baik dan terintegrasi dengan BPKD yang mengakibatkan tidak tersampaikannya informasi mengenai besar potensi UMKM terhadap pendapatan asli daerah. Luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat dan keterbatasan Diskopukm dalam mengelola usaha yang ada, menimbulkan perilaku pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha dengan sewenang-wenang dan tidak terdaftar menimbulkan persaingan bisnis yang cukup tinggi di kalangan pelaku usaha, hal ini berpengaruh terhadap penghasilan yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, kurangnya ketaatan pajak dan semakin melemahnya penerimaan perpajakan UMKM. Sistem informasi geografis pemetaan potensi pendapatan asli daerah dalam penelitian ini akan ditekankan pada pengelolaan data yang tereferensi secara spasial menggunakan Google Maps Api yang memudahkan Diskopukm dan BPKD untuk melihat perkembangan setiap daerah yang terdapat pada wilayah Kabupaten Bandung Barat dan penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi waterfall yang akan diuji menggunakan pengujian Blackbox Testing untuk menguji kesesuaian fungsi sistem informasi geografis. Berdasarkan penelitian dan pembangunan dihasilkan suatu sistem yang dapat Menggunakan data Oleh karena itu penggunaan sistem yang dapat mengelola sebaran UMKM berdasarkan lokasi, jenis usaha, jumlah aset dan omzet melalui data yang tereferensi secara spasial dengan kemampuannya yang strategis sehingga menghasilkan analisis yang bermanfaat untuk menjawab kebutuhan BPKD dalam menentukan kebijakan pemerataan pembangunan, sehingga pendapatan asli daerah yang berfokus pada UMKM tidak mengalami kemunduran dan tetap sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.