IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA UNTUK TERWUJUDNYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Abstract

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana sebelumnya dalammekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasiyang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-samamenciptakan kesepakatan atas penyelesaian tindak pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupunpelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan harmoni dalammasyarakat. Konsepsi keadilan restoratif dibangun berdasarkan pemahaman bahwa kerugian yang diderita olehkorban yang ditimbulkan dari tindak pidana harus dipulihkan kembali, harus direstorasi yang bersandar padaprinsip keadilan. Persoalannya adalah apakah semua tindak pidana harus direstorasi? Bagaimana dengan sistemhukum acara pidana Indonesia dan sistem pemidanaan yang dianut oleh hukum Indonesia? Pilihan untukmenyimpang dari sistem hukum yang berlaku, bagi mereka yang menganut ajaran positivisme, tentu ini bisadianggap sebagai pelanggaran norma hukum. Akan tetapi apakah norma hukum ”tidak boleh disimpangi” untukkepentingan masyarakat yang lebih besar? Hal ini berkiblat pada tujuan hukum yang tidak hanya sekedarmenciptakan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan keadilan. Inilah pentingnya sebuah terobosan barudalam menyikapi keberlakuan norma- norma hukum pidana yang sesungguhnya bersifat ultimum remedium. Dasarhukum implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia telah tertuang dalam berbagaiperaturan mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pada tingkat Kepolisiaan diatur melaluiPeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidanaberdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Padatingkat Kejaksaan diatur melalui Peraturan Kejaksaan R.I. No. 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2021 tentangPenghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Demikian pula pada tingkat pengadilan diatur melaluiSurat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.