PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PIDANA MELALUI KEKUATAN MEDIA SOSIAL PADA ERA DIGITALISASI DI INDONESIA

Abstract

Penegakan hukum pidana secara in concreto merupakan serangkaian proses yang panjang dengan melibatkan berbagai institusi penegak hukum mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lemabaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Oleh karenanya penegakan hukum harus selaras dengan tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum nasional. Namun dalam perjalanannya proses penegakan hukum seringkali terkendala oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, persekongkolan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum. Maka tidak mengherankan jika masalah penegakan hukum saat ini menjadi masalah aktual dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga muncul fenomena “no viral no justice” untuk menegakkan keadilan bagi korban. Artinya kasus yang dialami korban harus viral terlebih dahulu, baru ada penanganan kasus oleh aparat penegak hukum secara serius. Netizen turun tangan melalui jalur media sosial sebagai basis kekuatannya untuk membantu korban memviralkan kasus yang dialaminya agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus tersebut secara serius. Hal tersebut merupakan dampak positif adanya kekuatan netizen melalui media sosial dalam memviralkan suatu kasus. Namun ibarat pisau bermata dua, apabila netizen tidak teliti, gegabah, sekedar mengikuti prasangka semata, maka kekuatan mereka malah akan menghancurkan dikarenakan informasi yang mereka viralkan ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.