PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN: ANTARA PENCEGAHAN ATAU KEMUDAHAN PERKAWINAN ANAK

Abstract

Melalui dinamika hukum dan politik yang ada, pada akhirnya UU Perkawinan direvisi. Kesepakatan akan usia miminum pernikahan bagi pria dan perempuan adalah sama yaitu usia 19 tahun. Ketentuan tersebut menjadi syarat minimal usia yang dapat melakukan perkawinan. Tujuan diubahnya aturan dasar perkawinan tersebut dilatarbelakangi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, revisi UU Perkawinan merupakan wujud komitmen negara untuk mencegah perkawinan anak yang memiliki banyak dampak buruk. Di sisi lain, negara juga memberikan kelonggaran hukum bagi anak yang berada di bawah minimal usia kawin untuk melangsungkan perkawinan. Kelonggaran tersebut diberikan melalui dispensasi kawin oleh Pengadilan agama atau Pengadilan Negeri. Faktanya angka permohonan dispensasi kawin meningkat, yang bertolak belakang atas tujuan revisi UU Perkawinan, yaitu untuk mengurangi angka perkawinan anak. Oleh sebab itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terkait bagaimana pengaturan dispensasi kawin pasca revisi UU Perkawinan dan bagaimana problematika dispensasi kawin terkait dengan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Kedua pertanyaan tersebut dikaji secara komprehensif menggunakan pendekatan yuridis normatif agar mendapatkan jawaban yang tepat. Hasil yang ditemukan yaitu pertama, pengaturan dispensasi kawin diatur dalam UU Perkawinan dan Perma Dispensasi Kawin. Kedua, masih ada beragam problematika dispensasi kawin dari dilematisnya hakim yang memeriksa permohonan dispensasi kawin hingga celah hukum dalam dispensasi kawin.